126 Skripsi Hukum Perdata Berkualitas dan Lengkap

126 Skripsi Hukum Perdata Berkualitas dan Lengkap
Gunakanlah 126 Skripsi Hukum Perdata Berkualitas dan Lengkap ini sebagai panduan saat menyusun skripsi agar mudah dan cepat.


Teman teman bisa mencoba cara mudah dalam menyusun skripsi dibawah ini :
  1. Pertama yang perlu dilakukan adalah mempunyai referensi skripsi lengkap dan berkualitas, saya rekomendasikan SkripsiBagus.Com yang isinya lengkap dari bab 1 sampai bab 5 dan daftar pustaka.
  2. Pelajari dan pilihlah materi skripsi yang paling mudah dikerjakan dan paling dikuasai agar saat menyusun skripsi juga mengalami kemudahan.
  3. Setelah judul skripsi disetujui teman teman bisa mengcopy paste bagian bagian yang diperlukan saja untuk mempercepat menyusun skripsi.
Itulah tadi cara menyusun skripsi yang mudah dan cepat dan bisa langsung dipraktekan...selamat mencoba...

Skripsi Hukum Perdata Berkualitas dan Lengkap


PELAKSANAAN TUGAS JAKSA SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PERKARA PERDATA TERKAIT UPAYA PEMULIHAN DAN PENYELAMATAN KEKAYAAN NEGARA (Jaksa Pengacara Negara Pada Tahun 2011 di Kejaksaan Tinggi Riau). 

PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM BERACARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG. 

PEMULIHAN HAK ATAS HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK YANG DILAHIRKAN DILUAR PERKAWINAN YANG SAH ( KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KOSTITUSI NOMOR 46 /PUU-VIII/2010 ). 

PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PROSES PEMBRISAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG. 

PERAN ADVOKAT MEMBERIKAN JASA HUKUM DALAM BERPERKARA PERDATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2OO3 DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1B BUKITTINGGI. 

STUDI KOMPARASI PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUUVIII/ 2010. Undergraduate thesis, Faculty of Law.

STUDI KOMPARASI TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW). Undergraduate thesis, Faculty of Law.

KEWENANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN. Undergraduate thesis, Faculty of Law.

Tanggung Gugat Dokter dan Rumah Sakit DS di Kota Surabaya Atas Tertingalnya Kasa dalam Tubuh Mr X Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pembatalan Penjualan Obyek Gadai Ketika Pemberi Gadai Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tanggung Jawab Perseroan Terbatas KBS Atas Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Kepada Perseroan Terbatas ASIP Berdasrkan Kitab Undang0Undang Hukum Perdata.

Tanggung Gugat Rumah Sakit Swasta Malc Yang Mengakibatkan Meninggalnya Ni Karena Terlambatnya Pemberian Obat Serta Alat Bantu Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Tanggung Jawab Tindakan Pelaksana Wasiat yang Merugikan Ahli Waris ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Syarat Penetapan Pengadilan Tentang Pernyataan Barangkali Meninggal Dunia Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara).

Pembebasan Ganti Rugi dengan Alasan Force Majeure ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kekuatan Email sebagai Alat Bukti dalam Proses Persidangan Perkara Perdata.

Jatuh Tempo Pembayaran Jasa Perawatan Pesawat Batavia Air oleh Perseroan Terbatas Metro Batavia terhadap Perseroan Terbatas Garuda Maintenance Facility ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tanggung Gugat Rumah Sakit Terhadap Pemberian Infus Diduga Kadaluwarsa Yang Mengakibatkan Meninggalnya Pasien Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pengantar Hukum Waris Perdata Barat. Laros, Sidoarjo. ISBN 979-978-25-6314-8

Tanggung Gugat PT. Indonesia Air Asia atas Tidak Diberikannya E-Gift Voucher kepada Anastasya Akibat Keterlambatan Jadwal Penerbangan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tanggung Gugat Pihak PT. Cawan Mas terhadap Kaka Personil Band Slank atas Pemuatan Foto pada Botol Minuman Keras Produksi Cawan Mas Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Pelita Propertindo Sejahtera kepada Pembeli Apartemen Palazzo Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Tanggung Gugat Telkomsel atas Pengurangan Kuota Fair Usage dan Bandwidth Flash kepada Pelanggan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pengakuan Ayah Biologis terhadap Anak Sumbang Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Perdata.

Asas Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Perspektif KUHPerdata dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).

Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata).

Kekuatan Mengikatnya Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata.

Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Study Kasus Pengadilan Negeri Surakarta).

Tinjauan Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Kasus Hukum Perdata (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta).

Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Ditinjau Dalam Hukum Perdata.

Studi Tentang Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Surakarta (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).

Tinjauan Yuridis Tentang Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengandilan Negeri Karanganyar) Disusun).

KEKUATAN E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERDATA (Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

PELAKSANAAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) DALAM SUATU PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DALAM PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

KEPUTUSAN KEPAILITAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NIAGA SEMARANG).

PENERAPAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM PADA TAHAP PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERDATA (Studi Kasus Tentang Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Surakarta).

Penggunaan Cek dan Bilyet Giro sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata dalam Perkara Hutang-Piutang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

PELAKSANAAN SITA JAMINAN TERHADAP BARANG MILIK TERGUGAT SEBAGAI JAMINAN DALAM SATU PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

TINJAUAN MENGENAI ASPEK HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KUHPERDATA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jepara).

TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA (SENGKETA TANAH) DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.

STUDI TENTANG TUSSENKOMST DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA WARISAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN INFORMED CONSENT ANTARA DOKTER DAN PASIEN.

Analisis Yuridis Mengenai Perjanjian Jual Beli yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan (Televisi Kabel) dan Peranan Pemerintah Sebagai Pengawas Terkait Perubahan Paket Layanan Secara Sepihak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tanggung Jawab Notaris atas Keterangan Hak Waris yang Tidak Memasukkan Semua Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Kaitan Jual Beli Benda Tetap.

Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 19/PDT.G/2014/PN.BB Terkait Tidak Diterimanya Gugatan (Niet Ontvankelijke Verklaard)Akibat Bukti Formal Yang Tidak Dapat Menunjukkan Adanya Kerugian Dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pekerja Sehingga Menimbulkan Kerugian Bagi Perusahaan.

Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Facebook dalam Transaksi Jual-Beli Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen JO Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO KUHPerdata.

Tinjauan Yuridis Pengemban Jabatan Legal Officer dan Pertanggungjawabannya Secara Perdata Dalam Suatu Perseroan Terbatas.

Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Study Kasus Pengadilan Negeri Surakarta).

Tinjauan Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Kasus Hukum Perdata (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta).

Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Ditinjau Dalam Hukum Perdata.


PT Badan Usaha Nagari Sebagai Wadah Menghadapi Globalisasi Di MInangkabau. In: Seminar Jurusan Perdata Fakultas Hukum Unand, 2007, Padang.

ARTI PENTING SURAT KUASA KHUSUS DARI SISI YURIDIS DALAM BERPERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang). 

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DI TEMPAT SEBAGAI ALAT BUKTI TAMBAHAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS II A SOLOK. 

Kekuatan Bukti Tertulis yang Dibantah dalam Perkara Perdata No. 40/PDT.G/ 2001 di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. 

EKSEKUSI RIIL DALAM PERKARA PERDATA TERHADAP SUKU CANIAGO DI KECAMATAN PADANG UTARA OLEH PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG.

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KELAS II TANJUNG PATI.

 Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan.

Analisis Yuridis Mengenai Pemanfaatan Anak-Anak dengan Cara Melibatkan atau Membiarkan dalam Peristiwa Bentrokan Tanjung Priok Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN BAGI AGAMA KATOLIK DI INDONESIA MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. 

ANALISA YURIDIS KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No: 163/PID. B/2012/ PN. SDA).

ANALISA YURIDIS CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO. 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG CYBER CRIME (Studi Kasus Putusan Nomor : 258/PID.S/2012/PN.SBY).

ANALISIS YURIDIS TERHADAP BENTUK PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo).

ANALISA YURIDIS HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO (Studi kasus putusan No : 0635/Pdt.G/2010/PA.Sda.).

ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIAKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DI KAITKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU DEMONSTRASI YANG BERSIFAT ANARKIS.

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU DEMONSTRASI YANG BERSIFAT ANARKIS.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN PEREDARAN OBAT-OBATAN ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.

ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN CYBER CRIME DALAM PEMBOBOLAN MESIN ATM BANK.

TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN BARANG MELALUI TOKO ONLINE DI INDONESIA DENGAN E-COMMERCE YANG TIDAK SESUAI DENGAN PESANAN.

TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN BARANG MELALUI TOKO ONLINE DI INDONESIA DENGAN E-COMMERCE YANG TIDAK SESUAI PESANAN.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

TINJUAN YURIDIS DALAM PELAKSANAAN ROYA PARTIAL HAK TANGGUNGAN MENURUT UU. NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto).

TINJAUAN YURIDIS DALAM PELAKSANAAN ROYA PARTIAL HAK TANGGUNGAN MENURUT UU. NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto).

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PEKERJA DI PT. BERAU KARYA INDAH SURABAYA.

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI.  

TINJAUAN YURIDIS “NGEROROD” DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BALI.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI PERDAMAIAN (Studi Kasus N0.1067/Pdt.G/2010/PA.Sda).

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KOMISI PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) SURABAYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR. 20/KPPU-I/2009).

TINJAUAN YURIDIS DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA PADA PERKARA KORUPSI MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG KORUPSI.

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA BARANG MILIK DAERAH ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PERUSAHAAN ADVERTISING DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA ATAU DAERAH.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJUDIAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI TELEVISI (Studi Kasus No. 534 / Pid.B / 2010 PN SURABAYA).

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO MENGENAI SENGKETA HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PASCA AKTA PERDAMAIAN.

ANALISA YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK BERKONFLIK HUKUM DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA. 

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan (Suatu Kajian yuridis Sosiologis Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN LISENSI COPYRIGHTS NOVEL TERJEMAHAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA.

ARTI PENTING SURAT KUASA KHUSUS DARI SISI YURIDIS DALAM BERPERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang).

Tinjauan Yuridis Terhadap Mahkamah Internasional (International Court Of Justice) Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional. Jurnal Ilmiah Ekotrans, 14 (2). pp. 9-17. ISSN 1411-4615

TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA.

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DINAS ANTARA KARYAWAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL II SUMATERA BARAT DENGAN PIHAK KETIGA.

Tinjauan Yuridis tentang Pengaruh Ibu Rumah Tangga dalam Bidang Pendidikan dan Pembentukan keluarga Sejahtera di Sumatera Barat.  Fakultas Peternakan.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI GOSONG NIGER TAHUN 2006 DITINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT PBB.

ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DENGAN CARA PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM HUKUM INDONESIA.

Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penjaminan Bilyet Giro (BG) Kosong Sebagai Alat Pembayaran Hutang (StudI Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo).

Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjianwaralaba (Studi Pada Usaha Waralaba Lokal Di Surakarta).

Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Santunan Bagi Tenaga Kerja Di PT.Filamendo Sakti Tangerang.

Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Terhadap Pemeriksaan Perkara Pembatalan Akta Jual Beli Tanah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang).

Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kredit Sepeda Motor Di PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta.

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Di Bidang Hak Cipta Model Ukiran Kayu Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pengadilan Niaga Semarang).

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).

Tinjauan Yuridis Sengketa Iklan Layanan Blackberry Yang Menyesatkan Antara Konsumen Dan Telkomsel (Studi Kasus Putusan BPSK kota Surakarta Nomor: 001-3/I/IX/2011/BPSK Ska ).

Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Sponsorship Yang Diselenggarakan PT. Nojorono Tobacco Internasional.

Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Sidodadi Cabang Sragen).

Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

Hak Perempuan Dalam Ikatan Nikah Sego Dan Dampaknya Terhadap Anak (Study Yuridis-Empiris Di Desa Gedong, Karanganyar).

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ( Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali ).

Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta.

Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Perlindungannya Terhadap Dana Simpanan Nasabah Bank.

Tinjauan Yuridis Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak Microsoft Antara Universitas Muhammadiyah Surakarta Dengan CV. Trijaya Technology Bizniz.

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Warisan Oleh Pengadilan Agama Surakarta.

Analisis Yuridis Larangan Suami-Istri Bekerja Pada Perusahaan Yang Sama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Tinjauan Yuridis terhadap Pengakuan Negara Indonesia atas Pengetahuan Tradisional Mengenai Metode Pengobatan Tradisional Melalui Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Pensertipikatan Tanah Milik Adat.

Pembuktian Yuridis Pelaksanaan Hibah Tanah Milik Adat yang Baru Dituliskan di Letter C Setelah Pemberi Hibah Meninggal Dunia Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Dokter Dihubungkan dengan Peraturan Mengenai Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Keadaan Darurat yang Membutuhkan Pembedahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Safe Deposit Box Pada Lembaga Perbankan (Tinjauan Yuridis terhadap Asas Keseimbangan dan Perlindungan Konsumen).

Tinjauan Yuridis Kedudukan BUMN Sebagai Entitas Mandiri Badan Hukum dan Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Aset Kekayaan BUMN Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Analisis Yuridis Mengenai Perjanjian Jual Beli yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Traktat Perdamaian (Peace Treaty) Tahun 1947 Antara Italia dan Jerman Berdasarkan Prinsip Jus Cogens Dalam Perspektif Hukum Internasional (Putusan ICJ Nomor 143 Tahun 2012).

Tinjauan Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah dan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik Terhadap Adanya Penguasaan Tanah dan Bangunan Secara Fisik Oleh Ahli Waris.

Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan dan Keterlibatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengaturan dan Pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility).

Tinjauan Yuridis Peralihan Harta Waris Kepada Ahli Waris Saat Akan Dilakukan Hubungan Jual-Beli Atas Tanah Waris.

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kebijakan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional dan Perlindungan Hukum bagi Pesertanya Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.

Tinjauan Yuridis Yayasan Sebagai Hukum Nirlaba Yang Menjadi Pemegang Saham Mayoritas Dalam Perseroan Terbatas Yang Bertujuan Mencari Keuntungan dan Tanggungjawab Yayasan Atas Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas.

Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Atas Tugas Akhir Mahasiswa Melalui Hubungan Kontraktual Antara Dosen dan Mahasiswa Di Fakultas Seni Rupa dan Desain a.

Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Dalam Hubungan Kontrak Perjanjian Penyediaan Jasa Khususnya Bidang Pendidikan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Dalam Sistem Hukum Indonesia.

Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Business Opportunity ( Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Business Opportunity).

Tinjauan Yuridis terhadap Kemungkinan Penerapan Konsep Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dalam Sistem Hukum di Indonesia.

Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Pemeliharaan Konstruksi Serta Pertangjawaban Hukum Pemelihara Jasa Konstruksi Atas Ambruknya Jembatan Kutaikartanegara.

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa E-Commerce Secara Online Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Abitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan (Televisi Kabel) dan Peranan Pemerintah Sebagai Pengawas Terkait Perubahan Paket Layanan Secara Sepihak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tinjauan Yuridis Mengenai Penolakan Pasien Miskin Pada Keadaan Gawat Darurat Oleh Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Pasien (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit).

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Pertanian di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Tinjauan Yuridis Atas Penggunaan Klausula Baku Dalam Transaksi Penyedia Jasa Pengiriman Yang Dilakukan PT.Citra Van.TIKI (Titipan Kilat) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Tinjauan Yuridis Kedudukan Kasus Lumpur Lapindo dan Uang Pengganti Bagi Korban Lumpur Lapindo Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan.

Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum dan Perizinan Penambangan Nikel Berdasarkan Undang-Undang Nomon 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

 Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Alasan Penolakan Bilyet Giro yang Tidak Sesuai dengan Fakta dan Perlindungan bagi Pihak Ketiga Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

 Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Facebook dalam Transaksi Jual-Beli Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen JO Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO KUHPerdata.

 Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.

 Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Telekonferensi Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

 Tinjauan Yuridis Penerapan Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan Dihubungkan dengan Malpraktik dalam Praktik Kedokteran.

 Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Denda Dalam Proses Keberatan Pajak dan Pemenuhan Prinsip Keadilan Bagi Wajib Pajak Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

 Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Bunga Tinggi dan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Utang Piutang.

 Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Terkait Dokumen 'Sales Order' Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

 Tinjauan Yuridis Peranan Majelis Pengawas Daerah Sebagai Perpanjanangan Tangan Negara Dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 49/PUU-X/2012 Ditinjau Dari Asas Keadilan.

 Tinjauan Yuridis Pengemban Jabatan Legal Officer dan Pertanggungjawabannya Secara Perdata Dalam Suatu Perseroan Terbatas.

 Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dengan Adanya Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Suatu Tinjauan Yuridis Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).

 Tinjauan Yuridis Tarian Tradisional dalam Rangka Ekspresi Budaya Tradisional yang Digunakan Warga Negara Asing Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

 TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TRANSAKSI PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI No. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG RI No. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI.

 ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 04/Pid.Pra/2009/PN.MALANG TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN PRAPERADILAN MENGENAI TINDAKAN PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK.

 Analisis Yuridis Akuntabilitas Dan Transparansi PERADILAN DALAM MENCIPTAKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BAIK (DitinjauDari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

 TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI PARTAI POLITIK MENURUT PASAL 11 HURUF A UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DAN PENGARUH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU(Studi Di DPC PDIP Dan DPD Partai GOLKAR Kota Malang).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERJANJIAN TANGGUNG RENTENG SEBAGAI UPAYA KOPERASI DALAM MENEKAN KREDIT MACET (Studi Di Koperasi Mawar Putih Malang).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PARATEEXECUTIE (EKSEKUSI LANGSUNG) DENGAN CARA PELELANGAN UMUM BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG UNDANG HAK TANGGUNGAN NO 4 TAHUN 1996(Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PEMBERANTASAN JUDI TOTO GELAP DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK JALANAN YANG BEKERJA DALAM SEKTOR INFORMAL (Studi di Kabupaten Jember).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 8 DAN 9 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN (Studi Bagian Reskrim di Polresta Malang).

 ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN ANTAR PEMAIN DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA(Studi di Polres Solo dan Kantor PSSI Jakarta).

 ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TERPENUHINYA UNSUR KESALAHAN YANG MENYEBABKAN MATINYA SESEORANG DALAM PERISTIWA KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT PASAL 359 KUHP(DI POLRES KOTA BLITAR).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERAN IKAPI DALAM ADVOKASI BERKENAAN PELANGGARAN HAK CIPTA BERUPA PERBANYAKAN DAN PENJUALAN BUKU PENDIDIKAN SECARA KOMERSIAL DITINJAU DARI PASAL 16 AYAT 1 (b) UNDANG-UNDANG NO. 19TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta).

 ANALISIS YURIDIS PUBLIKASI FOTO TANPA IZIN PENCIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA.

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PASAL 106 AYAT (8)TENTANG KEWAJIBAN MEMAKAI HELM STANDAR NASIONAL UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di Polresta Malang).

 TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMENUHAN HAK KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA.

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERJANJIAN/KONTRAKKERJA ANTARA PEMAIN ASING DENGAN PT. AREMA INDONESIA.

 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MADIUN NOMOR : 67/Pid.B/2009/PN. Kd. MnDALAM PERKARA KERUSUHAN ANTAR ANGGOTA PERGURUAN PENCAK SILAT.

 TINJAUAN ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PUTUSAN HAKIM NOMOR PERKARA:341/Pid.B/2009/PN MLG MENGENAI TINDAKAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK TERHADAP TERSANGKA YANG MASIH DI BAWAH UMUR(Studi Kasus Pengadilan Negeri Malang).

 ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN K H MAS MANSYUR DI TINJAU DARI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI PANTI ASUHAN KH MAS MANSYUR KOTA MALANG).

 ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA(Studi Di Wilayah Hukum Polres Malang).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP FENOMENA TERJADINYA TINDAK KEKERASAN FISIK PADA MASA PACARAN DIKALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.

 ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA(Studi pada Satpol PP Kota Pasuruan).

 ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG SUAP YANG DILAKUKAN OLEH AWAK BUS KEPADA OKNUM APARAT KEPOLISIAN(Studi di Wilayah Hukum Pelabuhan Gilimanuk).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TANGGUNG-JAWAB PRODUSEN (PERUSAHAAN) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (KEMASAN PLASTIK) UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP(Studi di PT. Unilever Indonesia Tbk Cq. W-Queen Collection Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya).

 ANALISA YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009(Mengenai Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem PendidikanNasional dan UU No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan).

 ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM KERANGKA OTONOMI DESA(Studi di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENEGAKKAN HUKUM PASAL 504 KUHP TENTANG LARANGAN MENGEMIS DI MUKA UMUM(Studi di Polresta Malang).

 ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS BENTUK-BENTUK PELANGGARAN PORNOGRAFI OLEH MEDIA CETAK DARI PERSPEKTIF UU NO.44TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI(Studi di Wilayah Hukum Polresta Malang).

 ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT TANPA MENGGUNAKAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) (Studi Di Desa Talun Kulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DESA(Studi Di Desa Selanegara Kec Kaligondang Kabupaten Purbalingga).

Posting Komentar

0 Komentar

-------- MASUKAN KODE IKLAN 1 --------
-------- MASUKAN KODE IKLAN 2 --------
-------- MASUKAN KODE IKLAN 3 --------
To Top